FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan percepatan implementasi Program Sekolah Rakyat akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama dalam tata kelola dan penggunaan anggaran.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi dari jajaran Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Pria yang akrab disapa Jabo ini menjelaskan, Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai langkah strategis pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kendati dituntut bergerak cepat, ia mengingatkan aturan main dan mekanisme internal Kemensos tidak boleh ditabrak.
“Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Jabo.
Baca Juga: Tenggat Waktu Proyek Sekolah Rakyat Singkawang Ditargetkan Rampung Akhir Agustus 2026
Oleh karena itu, Jabo meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat demi kelancaran program pengentasan kemiskinan ini.
Salah satu yang menjadi sorotan seriusnya adalah ketertiban administrasi lahan, khususnya bagi Kabupaten Aceh Singkil yang bersiap membangun fasilitas fisik.
“Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini,” kata Wamensos, yang langsung direspons dengan anggukan kesiapan oleh Bupati Singkil, Safriadi Oyon.
Progres Daerah: Subulussalam Hampir Rampung, Indragiri Hulu Genjot Data
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Subulussalam, Rasyid, melaporkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya berjalan sangat positif dan kini telah memasuki fase akhir.
“Alhamdulillah, Sekolah Rakyat kami sudah tahap finishing. Terakhir progresnya mencapai 74 persen,” ungkap Rasyid.
Ia menambahkan, demi mengejar target penyelesaian pada 14 Juli mendatang, percepatan pembangunan dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pekerja yang bersiaga secara bergantian (sistem shift).
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, Rika Varia Nora, memaparkan tantangan pelayanan sosial di areanya, mulai dari keterbatasan sarana penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Meski begitu, pihaknya kini tengah fokus memperkuat pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) lewat verifikasi lapangan oleh operator desa.
