Menanggapi perkembangan hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), KARAT menilai proses penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola program strategis nasional.
“Kami berharap pembenahan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
KARAT mendorong kepemimpinan baru BGN untuk memperkuat transparansi melalui tiga indikator utama, yakni penyajian data dampak program terhadap peningkatan status gizi masyarakat, keterbukaan data keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan koperasi dalam rantai pasok MBG, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal melalui operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Nando, apabila indikator tersebut berjalan dengan baik, maka integrasi antara MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan mampu memperkuat ekosistem ekonomi desa secara berkelanjutan.
Kawal Reforma Agraria dan Pemberantasan Mafia SDA
Selain ketahanan pangan, KARAT juga menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Organisasi tersebut menyatakan akan terus melakukan pendampingan masyarakat bersama Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) dan Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia (LBH TI).
Dalam pandangan KARAT, negara perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang dinilai merugikan kepentingan nasional di sektor energi, pertambangan, pangan, logistik, maupun komoditas strategis.
Menghidupkan Semangat Rapat Ikada
Menutup pembacaan manifesto, Nando mengajak seluruh kader KARAT menjadikan semangat Rapat Raksasa Ikada 19 September 1945 sebagai inspirasi perjuangan masa kini dalam mengawal pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, semangat persatuan dan keberanian yang ditunjukkan para pendiri bangsa perlu diterjemahkan ke dalam upaya memperjuangkan kedaulatan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat.
“Semangat itu harus terus kita hidupkan dalam bentuk perjuangan yang relevan dengan tantangan zaman, yakni memastikan keadilan sosial benar-benar terwujud melalui ekonomi yang berdaulat dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Nando.
Versi ini dibuat lebih bergaya rilis media nasional, lebih ringkas, terstruktur, dan menempatkan unsur yang paling bernilai berita di bagian awal, sementara bagian manifesto, strategi organisasi, serta pandangan mengenai program pemerintah disusun secara proporsional sebagai pernyataan resmi organisasi.[zul]
