“Bayangkan, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. Satu dari 10 pegawai saya bohong soal absen,” kata Dody di Podcast Akbar Faizal, dikutip Jumat, (17/7/2026).
Kecurangan ini mulai terendus setelah manajemen internal melakukan perbaikan pada sistem absensi elektronik serta memperketat pengawasan di lapangan.
Dody menjelaskan bahwa penegakan disiplin sebelumnya sulit berjalan optimal akibat adanya faktor kedekatan personal dan hubungan pertemanan antar-angkatan pegawai di lingkungan kerja.
Kondisi psikologis kelompok tersebut dinilai membuat mekanisme pemeriksaan mandiri tersumbat.
Oknum pegawai yang diduga melakukan pelanggaran cenderung saling melindungi, sehingga temuan kasus kerap berhenti di tengah jalan dan tidak pernah berlanjut ke tahap penjatuhan sanksi.
Hingga saat ini, Kementerian PU belum merinci secara detail modus teknis yang digunakan para oknum untuk mengelabui sistem absensi elektronik tersebut.
Pihak kementerian juga belum memaparkan apakah pelanggaran massal ini terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan atau merupakan akumulasi dari hasil audit periode tertentu.
Selain persoalan integritas kehadiran, internal Kementerian PU juga dihadapkan pada tantangan lain.
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat sekitar 6.000 ASN di kementerian tersebut yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi online.
