Ia menjelaskan, langkah tersebut juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada pihak lain sekaligus memastikan pengawasan kualitas makanan tetap optimal.
“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti gak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Gak usah memberi keuntungan kepada pihak lain,” kata Zulhas.
Selain mempercepat pelaksanaan di pesantren dan wilayah 3T, pemerintah juga akan menata sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa.
Proses tersebut diperkirakan memakan waktu hingga dua bulan karena harus diawali dengan pendataan jumlah penerima manfaat secara akurat bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait.
Zulhas menegaskan evaluasi dilakukan agar distribusi program lebih tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pendukung MBG tidak mengalami kerugian akibat perubahan kebijakan.
Ia menargetkan penyempurnaan skema untuk pesantren dan wilayah 3T selesai dalam satu bulan, sementara penataan nasional rampung paling lambat dua bulan.[dit]
