Menurut laporan yang dikutip SINDOnews, konflik tersebut telah menewaskan sedikitnya 73.000 warga Palestina dan menyebabkan lebih dari 17.000 orang lainnya terluka sejak perang dimulai pada Oktober 2023.
Keputusan ICC itu bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga berdampak terhadap mobilitas Netanyahu di luar Israel. Setiap perjalanan ke negara yang terikat kewajiban ICC berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah setempat.
Dengan adanya kewajiban tersebut, Netanyahu tidak lagi memiliki keleluasaan untuk bepergian ke berbagai negara anggota ICC.
Situasi ini juga memperlihatkan bagaimana proses hukum internasional dapat memberikan tekanan diplomatik terhadap seorang pemimpin negara.
Meski demikian, pelaksanaan surat perintah penangkapan tetap bergantung pada tindakan negara-negara yang menjadi anggota ICC dan yurisdiksi yang berlaku di wilayah masing-masing.[dit]
