FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah resmi memperluas struktur internal Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi enam divisi utama pada Jumat, 9 Oktober 2026 di Jakarta. Restrukturisasi ini dilakukan guna memaksimalkan fungsi pengawasan, penelaahan substansi kebijakan, serta pendalaman kajian mendalam terhadap persoalan krusial di sektor politik, hukum, pertahanan, dan keamanan nasional.
Kebijakan penataan kelembagaan ini dirancang untuk merespons kompleksitas tantangan tata kelola pemerintahan yang kian dinamis, sehingga rekomendasi yang diberikan kepada kepala negara dapat berjalan lebih terarah, tajam, dan berbasis keahlian sektoral yang komprehensif.
Dalam tanggapannya terhadap kebijakan penataan tersebut, pengamat kebijakan publik menilai bahwa penambahan komisi di tubuh Wantimpres merupakan langkah adaptif yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan birokrasi modern. Dengan cakupan bidang yang lebih spesifik, dewan penasihat diharapkan mampu membedah persoalan secara mendalam sebelum merumuskan rekomendasi akhir.
“Perluasan komisi bidang kerja di Wantimpres bukan sekadar pemekaran struktur, melainkan kebutuhan mendesak agar setiap dinamika kebijakan publik dikaji secara mendalam. Kompleksitas tantangan negara saat ini menuntut adanya spesifikasi fokus penasihat yang lebih tajam, khususnya dalam mengawal isu strategis seperti reformasi hukum dan stabilitas nasional,” ujar pakar kebijakan publik dan administrasi negara, Dr. Irwan Setiawan, M.Si., di Jakarta pada Jumat (9/10/2026).
Senada dengan pandangan tersebut, kalangan akademisi hukum tata negara juga menekankan bahwa optimalisasi fungsi Wantimpres akan berdampak langsung pada kualitas keputusan politik yang diambil oleh eksekutif. Proses penyaringan masukan publik dan telaah regulasi diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
