DI tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kebocoran keuangan negara dan kompleksitas kejahatan ekonomi modern, muncul sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian Negara….
KUHAP
Ambiguitas dan Inkonsistensi Norma dalam KUHAP Baru
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP baru disebutkan bahwa PPNS dan penyidik tertentu, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas…
Rilis Catatan Hukum 2025: TAPHI Soroti Legislasi, Putusan MK, dan Krisis Kepercayaan Publik Hingga Bencana Ekologi
FAKTANASIONAL.NET – Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI) merilis Catatan Hukum Tahun 2025 yang menyoroti dinamika dan arah perkembangan hukum nasional sepanjang tahun ini. Dalam rilis yang diterima redasi, Kamis…
Terungkap Alasan Hukum Selebgram Lisa Mariana Tidak Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus RK
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Bareskrim Polri memberikan penjelasan resmi mengenai status selebgram Lisa Mariana (LM) yang tidak ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. LM diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap…
Untuk Kepastian Hukum, Pimpinan KPK Minta RUU KUHAP Atur Secara Tegas Soal Penyelidik dan Penyidik
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini tengah dibahas oleh Komisi III DPR RI diusulkan…
Catatan Politik Senayan: Menunggu KUHP Baru Sebagai Landasan Membahas RUU Perampasan Aset
DALAM rentang waktu satu dekade terakhir, ada ribuan kasus korupsi dengan perkiraan kerugian negara sampai ribuan triliun rupiah. Artinya, ada ribuan triliun rupiah aset negara dikuasai komunitas koruptor. Semangat dan…
DPR Sepakat Tunda Pembahasan RUU KUHAP dengan Beberapa Alasan
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan dilakukan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025….
Dinilai Lemahkan Advokat, DPR Diminta Hapus Ayat 3 Huruf b dari Pasal 142 RUU KUHAP
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – DPR RI diminta menghapus ayat 3 huruf b Pasal 142 yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Permintaan ini disampaikan Komunitas Advokat…
DPR Buka Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembahasan RUU KUHAP
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan patisipasi bermakna (meaningful participation) pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum…
Komisi III DPR RI Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Selesai Dalam Dua Kali Sidang
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Komisi III DPR RI telah selesai melakukan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Selanjutnya,…