Lalu di Pemilu 2004 ada di angka 11,5 persen. Pada Pemilu 2009, anggota perempuan DPR berjumlah 18%, Pemilu 2014 turun di angka 17,3%, Pemilu 2019 anggota DPR perempuan ada 20,5%, dan untuk Pemilu 2024 angkanya naik menjadi 21,9%.
“Tentunya kita berharap peningkatan jumlah anggota perempuan pada periode ini bisa memaksimalkan kerja-kerja DPR, khususnya untuk menunjang kepentingan perempuan,” ucap Rachel.
“Harapannya, produk legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan DPR juga bisa lebih banyak untuk mengawal aspirasi perempuan Indonesia,” sambungnya.
Rachel mengatakan kerja sama perempuan pada lembaga eksekutif dan legislatif dapat mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan. Apalagi tantangan yang dihadapi perempuan di era kemajuan zaman ini semakin besar.
“Membuat suara perempuan didengar itu tidak mudah, apalagi masih banyak pemikiran patriarki di Indonesia. Maka semakin banyak Srikandi yang berjuang, goals yang didapat juga akan semakin banyak dan cepat,” ujar Rachel.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diperjuangkan secara efektif. Proporsi perempuan masih perlu ditingkatkan untuk mencerminkan keberagaman populasi Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.
Menurut Rachel, perempuan yang ada dalam posisi strategis atau pengambil keputusan dalam kebijakan harus mampu membawa perubahan nyata. Kebijakan yang diambil juga perlu mempertimbangkan kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya.
“Perempuan dapat mengembangkan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat,” ungkap Rachel.
“Tidak hanya mengisi posisi secara simbolis tetapi juga mampu membawa perubahan nyata dalam kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya,” imbuhnya.
Meski keterwakilan perempuan di DPR sendiri sebetulnya masih harus diperjuangkan lagi, Rachel menilai peningkatan jumlah anggota dewan perempuan dapat semakin menambah perjuangan bagi seluruh perempuan di Indonesia.
“Perempuan jadi bisa berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pada isu perempuan dan anak yang saling melekat,” ungkap Rachel.[dnl]
