“Rakyat itu yang punya daulat. Pemerintahan disusun atas dasar kedaulatan rakyat. Kalau dipilih DPRD, rakyat itu mau ditempatkan sebagai apa? Karena dalam pemilihan langsung, rakyat menentukan preferensi dan bisa menuntut pertanggungjawaban kepala daerah di periode berikutnya,” tegas Zulfikar.
Ia juga menyoroti insentif psikologis dan sosial dari Pilkada langsung, di mana calon kepala daerah berusaha menyusun program yang relevan dengan aspirasi masyarakat. Hal ini menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih sehat.
Zulfikar menilai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD membutuhkan jaminan yang konkret agar rakyat tetap merasa menjadi bagian dari sistem demokrasi. Tanpa jaminan tersebut, rakyat berisiko kembali menjadi objek politik elit.
“Kalau kita kembali ke DPRD, apa jaminannya? Harus ada keyakinan yang diberikan kepada rakyat. Kalau tidak, mereka akan skeptis karena pengalaman sebelumnya menunjukkan banyak persoalan,” paparnya.
Zulfikar juga meragukan anggapan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghilangkan budaya politik uang. Menurutnya, praktik ini justru bisa tetap terjadi, seperti yang sudah terbukti dalam pengalaman sebelumnya.
“Kalau sekarang ada money politics, dipilih DPRD juga tetap ada. Jadi, masalah ini tidak otomatis hilang hanya karena sistemnya berubah,” pungkasnya.
Zulfikar menegaskan bahwa Pilkada langsung tidak hanya meneguhkan prinsip demokrasi, tetapi juga memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa setiap perubahan sistem harus mempertimbangkan pengalaman dan dampaknya terhadap kedaulatan rakyat.[dnl]
