Meskipun seharusnya tidak masuk perhitungan bonus, kebijakan insidental ini diambil sebagai bentuk penghargaan atas upaya mereka dalam menjalankan tugas.
Hal ini juga memberikan sinyal positif kepada driver agar tetap aktif meskipun dalam kapasitas kerja yang terbatas.
Dalam upaya memastikan keadilan dan transparansi, Kemnaker telah membuka posko tunjangan hari raya (THR) bagi driver yang merasa keberatan atau memiliki keluhan terkait pemberian BHR.
Langkah ini merupakan bagian dari dialog terbuka antara pemerintah dan para mitra driver.
Kemnaker berkomitmen untuk memantau dan mengecek data secara berkala guna memastikan bahwa bonus yang diterima sesuai dengan data dari platform digital.
Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara aspek moral dan regulasi perusahaan.
Kebijakan BHR Rp50.000 ini, meskipun kontroversial, memberikan gambaran bahwa penghargaan bukan semata berdasarkan aturan baku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil lapangan.
Dialog dan evaluasi terus dilakukan agar setiap kebijakan selaras dengan kebutuhan pelaku industri dan mendukung kesejahteraan pekerja di era digital.[dit]
