JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Pendiri Haidar Alwi Care sekaligus Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan sekadar soal defisit anggaran atau hiruk-pikuk politik, melainkan rapuhnya kontrak sosial: menurunnya keyakinan rakyat pada kemampuan negara memenuhi janji keadilan dan kesejahteraan.
Situasi ini kian nyata setelah wafatnya Afan, seorang pengemudi ojek online, dalam kerusuhan di sekitar Gedung DPR. Menurut Haidar, tragedi tersebut menjadi simbol bagaimana rakyat kecil selalu menanggung beban paling berat dari kekacauan politik.
Bagi Haidar Alwi, ini bukan sekadar duka; ini adalah alarm moral bahwa negara harus hadir lebih cermat, adil, dan cepat agar kepercayaan publik tidak terus tergerus dan fragmentasi sosial tidak membesar. Ia menekankan, negara harus lebih hadir secara nyata, adil, dan responsif agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis.
Menutup Luka Sosial dengan Kebijakan Nyata
Tragedi Afan menjadi cermin keresahan rakyat kecil bahwa kontrak sosial sedang rapuh. Menurut Haidar Alwi, Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah nyata yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti peringanan pajak, subsidi BBM terarah, komunikasi publik yang empatik, serta DPR yang menjaga martabat rakyat, agar kepercayaan tidak runtuh lebih jauh.
“Kebijakan yang menyentuh langsung meja makan rakyat adalah kunci meredakan gejolak. Itulah sebabnya langkah cepat dalam mengurangi beban hidup tidak boleh ditunda. Negara harus hadir di ruang paling sederhana: dapur rakyat, biaya transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Tanpa itu, kontrak sosial akan terus retak dan kepercayaan publik makin terkikis,” kata Haidar Alwi dalam keterangannya yang dikutip, Senin (1/9/2025).
Obligasi Solidaritas Nasional dan Peran 1% Orang Kaya
Salah satu akar keresahan rakyat adalah beban pajak yang terasa berat, sementara ketidakadilan ekonomi semakin mencolok. Menurut laporan Credit Suisse dan Jakarta Post, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari sepertiga hingga mendekati separuh kekayaan nasional. Kelompok kecil ini menguasai ribuan triliun rupiah aset, sementara jutaan rakyat masih bergelut dengan biaya hidup sehari-hari.
Bagi Haidar Alwi, kondisi ini tidak boleh dibiarkan tanpa kebijakan berkeadilan. Bukan dengan retorika anti-kaya, tetapi dengan mengajak mereka ikut menanggung beban bangsa melalui mekanisme resmi, aman, dan transparan. Dari sinilah lahir gagasan Obligasi Solidaritas Nasional (OSN)—instrumen khusus untuk membayar utang negara.
“Tidak adil jika rakyat kecil terus dikejar pajak, sementara kelompok terkaya hanya menikmati hasil. Jalan keluarnya adalah mengajak mereka ikut memikul tanggung jawab melalui mekanisme resmi, adil, dan transparan,” kata Haidar Alwi.
Usulan strategis Haidar Alwi terkait OSN
1. Penerbitan obligasi khusus untuk pembayaran utang negara.
OSN harus memiliki dasar hukum yang jelas bahwa hasil penerbitannya hanya digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan membangun kepercayaan publik maupun investor, bahwa instrumen ini tidak akan disalahgunakan.
2. Keterlibatan 1% orang kaya sebagai pembeli utama obligasi.
Mereka yang menguasai porsi besar kekayaan nasional harus diberi ruang partisipasi dalam OSN. Bukan sebagai donatur, tetapi sebagai pembeli instrumen berdaulat dengan imbal hasil wajar. Dengan begitu, rasa keadilan tercapai: rakyat kecil terbantu lewat keringanan pajak, sementara kelompok elite ikut memikul tanggung jawab fiskal.
3. Insentif kemudahan usaha bagi peserta OSN.
Pemerintah dapat memberikan kepastian regulasi, akses investasi sehat, hingga percepatan perizinan bagi konglomerat yang berkontribusi. Insentif ini menjadi imbal balik yang adil, sehingga partisipasi mereka tidak sekadar kewajiban moral, tetapi juga langkah bisnis yang rasional.
4. Transparansi penuh dan laporan triwulanan kepada publik.
OSN harus diaudit independen dan dilaporkan secara terbuka kepada publik, baik jumlah dana yang terkumpul, biaya kupon, maupun progres penurunan utang. Transparansi ini menjadi kunci agar rakyat percaya bahwa instrumen ini benar-benar digunakan untuk tujuan nasional, bukan kepentingan segelintir pihak.
5. Pengelolaan oleh tim khusus di bawah Presiden.
Untuk menjaga kredibilitas, OSN harus dikelola langsung oleh tim khusus yang berada di bawah koordinasi Presiden. Dengan begitu, setiap kebijakan strategis bisa segera diputuskan tanpa tarik-menarik birokrasi.
