FAKTANASIONAL.NET – Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan pencekalan terhadap bos PT Djarum, Victor Rachmat Hartono dinilai sangat tepat. Hal tersebut disampaikan Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (29/11/2025)
Ia menilai, upaya tersebut merupakan prosedur hukum yang wajar dalam proses penyidikan dugaan kasus pengurangan pajak yang dilakukan oleh PT Djarum tersebut.
“Pencekalan adalah tindakan administratif yang lazim dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan efektif. Saya melihat ini sebagai bagian dari prosedur hukum yang harus dihormati,” kata Hardjuno.
Sebelumnya, Kejagung secara resmi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Victor Rachmat Hartono bepergian ke luar negeri. Permintaan itu dilakukan demi kepentingan penyidikan perkara dugaan pelanggaran perpajakan. Meski demikian, hingga kini Kejagung belum merinci nilai potensi kerugian negara maupun mengumumkan pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Hardjuno yang juga merupakan kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan di Universitas Airlangga menegaskan bahwa kasus dugaan pengurangan pajak oleh korporasi besar tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan penerimaan negara serta prinsip keadilan fiskal bagi seluruh pelaku usaha.
Ia menilai, penguatan penegakan hukum di sektor perpajakan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara usaha kecil dan kelompok usaha besar dalam konteks kepatuhan pajak.
Lebih lanjut, Hardjuno mengaitkan penyidikan ini dengan pengalaman masa lalu, khususnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta kebijakan obligasi rekapitalisasi pascakrisis ekonomi 1998. Ia menilai, peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting mengenai dampak buruk dari lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi dalam relasi keuangan antara negara dan korporasi besar.
