“Buku Steven Levitsky tentang how democracy dies mengingatkan kita bahwa demokrasi memerlukan etika dan moral, serta larangan adanya intervensi kekuasaan eksekutif ke lembaga lain seperti yudikatif dan legislatif. Ini norma penyelenggaraan tata pemerintahan negara. Saya menerima buku itu dari Doktor Sukidi,” ujar Hasto.
Hasto pun menyoroti kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang konsisten menjaga jarak dari intervensi lembaga-lembaga independen.
“Ketika Ibu Megawati menjadi Presiden, Ibu tidak intervensi kekuasaan-kekuasaan yang lain. Tidak pernah ada intervensi ke KPU untuk memenangkan Pilpres langsung pertama,” ucap Hasto.
Ia menyebut Pemilu 2004 setara dengan Pemilu 1955 sebagai pemilu paling demokratis karena absennya intervensi kekuasaan.
“Ibu Mega tidak pernah intervensi terhadap KPK yang lahir dari tuntutan reformasi. Tidak pernah. Karena ini bagian dari etika moral yang dipegang oleh seorang pemimpin,” ulas Hasto.
Menghadapi apa yang ia sebut ‘sistem politik-industrial kompleks’, Hasto memaparkan tiga agenda utama PDIP untuk pencegahan korupsi yang bersifat struktural:
Pertama adalah mendorong pencegahan holistik: Institusi negara dan partai politik harus membangun komitmen kuat. “Mekanisme kelembagaan, membangun sistem itu menjadi skala prioritas,” ujarnya.
Kedua, penyempurnaan Sistem Politik (Anti Money Politics). Hasto mengkritik keras sistem proporsional terbuka yang dinilai membuka ruang kapitalisasi dan menghasilkan politisi bermodal besar. Ia membandingkan dengan sistem PDIP yang kini menerapkan merit system, psikotes, dan biaya minim untuk pemilihan pengurus partai, dan anti money politics.
Ketiga, memastikan independensi penegakan hukum. Sistem hukum wajib dijauhkan dari korupsi dan tekanan politik, di mana aparat penegak hukum harus mengedepankan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan.
Hasto menutup dengan menekankan bahwa kekuatan etika dan moral adalah satu-satunya benteng melawan korupsi yang meluas.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pembicara, termasuk Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, Praktisi Hukum Febri Diansyah, Direktur KPK 2012-2021 Giri Suprapdiono, dan Aktivis HAM Fatia Maulidiyanti, serta dihadiri puluhan mahasiswa dan ratusan pengurus Partai se-Indonesia melalui daring.
