JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Kritik tajam Presiden Prabowo Subianto terhadap para menteri yang melakukan ‘wisata bencana’ di Sumatra bukan sekadar teguran moral biasa, melainkan sebuah sinyal politik yang jelas. Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, Presiden tidak ingin kabinetnya bergerak berdasarkan agenda atau panggung pribadi. Bencana, dalam konteks ini, menjadi medan uji siapa yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Presiden dan siapa yang mencari popularitas individual. Pernyataan ini menunjukkan upaya Prabowo untuk mengonsolidasikan narasi dan komunikasi pemerintah yang selama ini terkesan tidak terkoordinasi.
Pencitraan Versus Aksi Nyata
Menurut Arifki, di tengah situasi krisis, sering muncul pejabat yang lebih mementingkan pencitraan. Kehadiran dengan kamera dan pengemasan kepedulian secara visual berisiko diterjemahkan oleh publik sebagai investasi popularitas politik semata. Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa kunjungan ke lokasi bencana tidak boleh hanya menjadi ajang foto-foto atau pencitraan diri. Ia menekankan perlunya menghentikan praktik “budaya wisata bencana” ini demi memastikan fokus utama adalah penanganan korban, 16 Desember 2025.
