“Kecepatan penanganan pascabencana sangat bergantung pada kesiapan data di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menjadi garda terdepan dalam pendataan hingga ke tingkat paling bawah,” katanya dalam tertulis yang dikutip redaksi, Selasa (30/12/2025).
Ia menegaskan pentingnya data by name by address untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Meski mengakui tantangan pendataan di wilayah terdampak luas dan sulit dijangkau, Mendagri menekankan perlunya data awal sebagai baseline penanganan.
Selain dilakukan oleh Pemda, pendataan juga dikerjakan secara paralel oleh BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Seluruh data akan direkonsiliasi sebagai dasar penyaluran bantuan dan penetapan kebijakan anggaran.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.[Zul]
