Nadiem diduga melakukan perbuatan melawan hukum ini bersama sejumlah pejabat kementerian dan konsultan.
Dakwaan menyebutkan bahwa penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran dilakukan tanpa survei yang valid serta mengabaikan prinsip e-Katalog.
Atas tindakan tersebut, Nadiem dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara secara kolektif.[dit]
Kejanggalan kasus ini bahkan sempat memicu reaksi keras dari pengacara kondang Hotman Paris, yang kabarnya sempat meminta waktu khusus kepada Presiden Prabowo untuk membahas persoalan ini. Meski keluarga akhirnya mengganti…
FAKTANASIONAL.NET – Fenomena korupsi di Indonesia kini semakin kompleks dengan temuan fakta yang cukup mencengangkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang-terangan mengungkap bahwa aliran dana hasil rasuah kini sering kali…
Ironi Pasca-Pelantikan Penetapan tersangka ini menjadi sorotan tajam publik karena faktor waktu yang sangat ironis. Pasalnya, Hery Susanto baru saja mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat…
Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengonfirmasi pada 1 April 2026 bahwa seluruh laporan telah didisposisi untuk ditindaklanjuti sejak 30 Maret. Dewas berjanji akan mengikuti Prosedur Operasional Baku (POB) guna memastikan apakah…
