Jika dunia usaha benar-benar diposisikan sebagai mitra strategis, seharusnya kontribusinya tidak berhenti pada satu digit persen. Tanpa pembagian risiko yang seimbang dan kontribusi yang proporsional, kemitraan ini lebih tepat disebut endorsement kebijakan daripada kolaborasi kemitraan.
Lebih jauh, klaim dampak ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga dorongan terhadap PDB, disampaikan tanpa transparansi data operasional yang memadai. Publik tidak disodori laporan kinerja terbuka, audit independen, atau evaluasi kualitas layanan dari dapur-dapur yang telah dibangun.
Akibatnya, yang berkembang bukan akuntabilitas, melainkan promosi. Dunia usaha tampil sebagai penyelamat di ruang publik, sementara detail tanggung jawabnya tetap kabur.
Kecilnya peran Kadin dalam MBG sejatinya mencerminkan persoalan yang lebih luas. Yaitu kecenderungan negara memikul hampir seluruh ongkos kebijakan populis, sementara sektor swasta menikmati posisi aman dekat dengan kekuasaan, tetapi jauh dari risiko.
Selama pola ini terus dipertahankan, publik patut curiga bahwa yang disebut partisipasi dunia usaha hanyalah ilusi keterlibatan, bukan pembagian beban yang adil.
Jika MBG benar-benar program nasional, maka ukuran keberhasilan tidak bisa berhenti pada klaim partisipasi. Ia harus diukur dari siapa yang membayar, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang dimintai pertanggungjawaban ketika program bermasalah. Selama jawaban atas tiga pertanyaan itu tetap menunjuk ke negara, maka narasi “dunia usaha sudah membantu” layak dipertanyakan, bahkan dilawan.
*Jakarta, 16 Januari 2026*
*HAMDI PUTRA*
*Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)*
*081410711802*
