FAKTANASIONAL.NET — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan secara nasional sejak awal 2025 dinilai memiliki kelemahan mendasar dalam desain kebijakan. Alih-alih difokuskan untuk mengatasi persoalan gizi anak di wilayah paling rentan, implementasi MBG justru terkonsentrasi di kawasan padat penduduk yang relatif tidak mengalami krisis gizi.
Penilaian tersebut disampaikan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) dalam policy brief bertajuk “Makan Bergizi (Tidak) Gratis: Reformasi MBG untuk Pendidikan Anak Bangsa” yang dirilis pada Januari 2026.
IDEAS mencatat, sekitar dua pertiga penerima manfaat MBG berada di Pulau Jawa dan Sumatera, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Bandung. Padahal, daerah-daerah tersebut secara umum memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang relatif tinggi dan tingkat kerentanan gizi yang lebih rendah dibanding wilayah lain.
Peneliti IDEAS, Tira Mutiara, menilai desain MBG sebagai program universal telah menciptakan ketidaktepatan sasaran dan inefisiensi alokasi anggaran negara. Menurutnya, anggaran justru mengalir ke kelompok dan wilayah yang tidak berada dalam kondisi paling membutuhkan.
“Desain MBG sebagai program universal menyebabkan inefisiensi alokatif yang serius. Anggaran negara justru mengalir ke wilayah dan kelompok yang secara sosial dan ekonomi tidak paling membutuhkan,” ujar Tira Mutiara, Peneliti IDEAS, Jum’at (23/1/2026).
Sebaliknya, sejumlah daerah dengan persoalan gizi kronis dan keterbatasan akses pendidikan, seperti Yahukimo di Papua Pegunungan, Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur, serta Kepulauan Aru dan Tanimbar di Maluku, tidak ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
IDEAS juga mengingatkan potensi beban fiskal yang besar akibat skema universal MBG. Jika program ini dijalankan penuh dengan sasaran sekitar 83 juta jiwa—terdiri atas 58 juta anak usia sekolah serta 25 juta balita dan ibu hamil-menyusui—kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 350 triliun per tahun.
Berdasarkan simulasi data Susenas 2025 dengan indikator konsumsi telur ayam, daging ayam, serta rasio pengeluaran rumah tangga untuk makanan, IDEAS mengidentifikasi 169 daerah prioritas MBG dengan total penerima manfaat sekitar 16,2 juta jiwa.
Dengan pendekatan bertarget tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan hanya sekitar Rp 66,1 triliun per tahun, atau sekitar seperlima dari anggaran MBG saat ini.
