FAKTANASIONAL.NET – Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergoda tawaran keberangkatan ibadah haji melalui visa non-resmi. Imbauan ini disampaikan seiring rencana Pemerintah Arab Saudi yang akan menerapkan sistem pengamanan berlapis hingga delapan tingkat pada pelaksanaan haji 2026.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan bahwa jalur ilegal tidak memberikan jaminan keamanan bagi jemaah. Ia menekankan pentingnya menjalankan ibadah haji sesuai prosedur resmi demi keselamatan dan kenyamanan.
“Jalur tidak resmi sama sekali tidak menjamin keamanan. Ibadah haji harus dilakukan dengan niat yang lurus dan mengikuti aturan agar tidak berujung pada kemudaratan,” ujar Maman dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Januari 2026.
Legislator yang akrab disapa Kiai Maman ini mengingatkan bahwa penggunaan visa haji ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat berisiko terhadap keselamatan jiwa. Jemaah yang berangkat melalui jalur tidak sah dipastikan tidak memperoleh layanan kesehatan, perlindungan, maupun fasilitas akomodasi yang disediakan pemerintah.
Ia menjelaskan, pada musim haji 2026, pemeriksaan dokumen di Madinah dan Mekkah akan diberlakukan secara sangat ketat. Jemaah tanpa visa haji resmi berpotensi tidak bisa memasuki area puncak haji dan menghadapi sanksi berat, mulai dari deportasi, denda hingga ratusan juta rupiah, sampai ancaman pidana dari otoritas Arab Saudi.
