Baca Juga: Polri Bongkar Jaringan Judi Online dan Pencucian Uang Besar
“Ini adalah bagian dari negosiasi ketika perang terjadi di Kamboja dan Thailand,” kata Roy kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (27/1/2026).
Roy menjelaskan bahwa penutupan pusat-pusat aktivitas digital ilegal ini merupakan hasil tekanan internasional yang dimotori oleh China dan Amerika Serikat terhadap Pemerintah Kamboja pasca-konflik militer Thailand–Kamboja.
“Ada negosiasi yang diprakarsai oleh China dan Amerika. Mereka mengajukan syarat bahwa Kamboja harus menutup semua bisnis judol dan online scam,” ungkap Roy.
Menurut Roy, Pemerintah Kamboja kini berada di bawah tekanan waktu yang sangat ketat. Ia menyebutkan adanya deadline hingga Maret mendatang bagi Kamboja untuk benar-benar menghentikan seluruh aktivitas perjudian dan penipuan daring tersebut.
“Kamboja diberi tenggat waktu hingga 22 Maret untuk menutup seluruh aktivitas tersebut. Kalau ini tidak dipenuhi, maka China dan Amerika akan menyetujui Thailand menyerang Kamboja lagi,” tegas Roy.
Ancaman stabilitas keamanan dan hilangnya lapangan pekerjaan secara mendadak membuat para pekerja migran, khususnya WNI, merasa tidak lagi aman.
Kehilangan penghasilan dan bayang-bayang konflik bersenjata memaksa mereka mencari perlindungan ke otoritas Indonesia di Phnom Penh.
Hingga saat ini, ribuan WNI dilaporkan masih berupaya mendapatkan kepastian evakuasi, sementara pihak KBRI terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani arus kepulangan massal tersebut.
