DPR meminta penyidik meneliti apakah kekerasan ini bersifat berkelanjutan, yang dapat menjadi faktor pemberat hukuman bagi pelaku.
Komisi III berkomitmen memantau perkembangan kasus ini hingga tahap persidangan. Fokus utama adalah memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi.
Tragedi ini menjadi pengingat bagi publik dan aparat akan pentingnya fungsi pengawasan lingkungan terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak di bawah umur.[dit]
“Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pembentukan UU sebagaimana diatur di Pasal 20 UUD 1945 terdiri dari dua tahapan pokok, yakni penyusunan draf RUU dan pembahasan draf RUU yang dilakukan DPR…
Kategori keempat ialah aset pengganti atau substitute assets, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aset pengganti dapat digunakan ketika aset hasil tindak pidana atau tainted assets tidak…
“Setuju,” jawab Anggota DPR. Setelah persetujuan diberikan, rapat fit and proper test kemudian ditutup. DPR selanjutnya menggelar rapat paripurna untuk memberikan persetujuan atas pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo…
“Maka, rancangan undang-undang perampasan aset ini sebaiknya tidak mengatur illicit enrichment,” tambahnya. Said juga menekankan bahwa kekayaan yang dinilai tidak wajar tidak seharusnya langsung menjadi dasar vonis. Menurutnya, setiap konsekuensi…
