“Posisi untuk menjadi mediator tadi itu sudah menurut saya sudah di luar BOP. Karena beliau kembali menjadi seorang presiden dari negara yang berdaulat, negara yang politiknya bebas aktif, bukan anggota BOP,” lanjut Hidayat.
Kritik Koalisi Masyarakat Sipil
Sebelumnya pada Minggu (1/3), koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari akademisi dan aktivis mengecam keterlibatan Indonesia dalam BoP serta perjanjian dagang tertentu dengan Amerika Serikat.
Direktur Imparsial, Ardi Manto, menyoroti minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan strategis tersebut.
Selain masalah BoP, koalisi juga menyatakan penolakan terhadap rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa adanya mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB.
“Kebijakan strategis seperti perjanjian dagang dengan Amerika Serikat dan keterlibatan dalam BOP seharusnya dibahas secara terbuka, melibatkan DPR dan masyarakat. Bukan diputuskan secara tertutup,” ungkap Ardi.
