Konfirmasi Hubungan dengan DPR RI
Selain mekanisme internal kementerian, penyidik juga berencana mendalami hubungan koordinasi antara Kemenhub dengan pihak legislatif, khususnya terkait fungsi pengawasan dan kemitraan dalam proyek perkeretaapian.
“Termasuk tentunya nanti juga akan di-cross juga ya konfirmasi-konfirmasi bagaimana kaitannya dengan DPR RI-nya sebagai mitra dari Kementerian Perhubungan yaitu di Komisi V,” pungkas Budi.
Latar Belakang Kasus
Kehadiran Budi Karya dalam pemeriksaan ini dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Tri Haryanto, yang menyatakan kliennya kooperatif memenuhi panggilan penyidik.
“Kami memenuhi undangan tersebut,” ujar Tri singkat.
Sebagai informasi, nama Budi Karya sebelumnya sempat muncul dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.
Putusan tersebut berkaitan dengan terdakwa Muchamad Hikmat, pemilik PT Dwifarita Fajarkharisma dan PT Hapsaka Mas, yang terlibat dalam pusaran kasus suap di lingkungan DJKA.
