Masalahnya, dalam praktik kebijakan publik sering muncul ilusi bahwa selama negara masih mampu berutang atau masih memiliki sumber penerimaan, maka belanja dapat terus diperluas.
Padahal kemampuan berutang bukanlah tanda kesehatan fiskal, melainkan hanya alat yang harus digunakan secara sangat hati-hati. Sama seperti seseorang yang memiliki kartu kredit dengan limit besar, kemampuan berutang tidak berarti semua limit harus digunakan.
Boros dalam kebijakan fiskal juga sering muncul dalam bentuk proyek yang tidak memiliki urgensi jelas, program yang lebih bertujuan menciptakan citra politik dibanding manfaat ekonomi, atau pengeluaran yang tidak memiliki dampak produktif jangka panjang.
Ketika hal-hal seperti ini terjadi secara berulang, APBN berisiko berubah dari alat pembangunan menjadi sekadar alat distribusi anggaran yang tidak efisien.
Negara yang kuat secara fiskal bukanlah negara yang memiliki anggaran besar, melainkan negara yang mampu menggunakan anggarannya secara disiplin, terarah, dan penuh perhitungan.
Banyak negara dengan pendapatan tinggi tetap menjalankan kebijakan penghematan dan pengendalian belanja karena mereka memahami bahwa stabilitas fiskal adalah fondasi kepercayaan ekonomi.
Karena itu, prinsip “punya uang bukan berarti boleh boros” seharusnya menjadi etika dasar dalam pengelolaan keuangan negara. APBN bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan representasi dari tanggung jawab pemerintah terhadap masa depan ekonomi negara.
Setiap kebijakan belanja harus diperlakukan dengan kehati-hatian yang sama seperti seseorang menjaga tabungan hidupnya.
Jika disiplin ini diabaikan, maka anggaran negara yang besar justru dapat menjadi sumber masalah baru. Namun jika dikelola dengan bijak, APBN dapat menjadi instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.[***]
Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER
