“Polanya pun serupa, modus yang sama kerap terjadi berulang. Mulai dari suap proyek, pemerasan, jual beli jabatan, sampai gratifikasi. Serangkaian persoalan ini harus menjadi peringatan keras sekaligus sinyal untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh,” tegas Budi.
Ekspansi Program Kabupaten/Kota Antikorupsi
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, KPK kini tengah memperluas program percontohan daerah antikorupsi.
Setelah menetapkan tujuh daerah percontohan pada periode 2024-2025, kini KPK membidik wilayah baru untuk diobservasi pada tahun berjalan ini.
“Untuk tahun 2026, KPK tengah melakukan observasi terhadap empat daerah yang diproyeksikan menjadi calon percontohan,” ujar Budi.
Program ini tidak hanya menyasar level kabupaten/kota, tetapi juga telah menjangkau 167 desa sejak tahun 2021.
Fokus utamanya adalah mengubah budaya kerja dan mentalitas para birokrat agar tidak lagi melihat celah jabatan sebagai kesempatan memperkaya diri.
“Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, tetapi juga bertujuan mengubah pola pikir pemerintah daerah agar memiliki komitmen untuk tidak melakukan korupsi,” pungkasnya.
KPK berharap dengan adanya daerah percontohan ini, para kepala daerah lainnya dapat melihat model kepemimpinan yang bersih sebagai standar wajib, bukan sekadar pilihan, demi menjaga stabilitas pembangunan di daerah masing-masing.
