FAKTANASIONAL.NET – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut “ekonom bodoh” karena memprediksi harga minyak dunia bisa menembus US$200 per barel mencerminkan kegagalan negara memahami cara kerja ekonomi modern–yakni melalui skenario, bukan kepastian.
Hal ini disampaikan Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (Forsiber) dalam opininya yang dikutip redaksi, Jumat (20/3/2025).
Lebih lanjut Hamdi mengungkapkan bahwa dalam disiplin ekonomi, terutama di sektor energi, tidak ada satu angka tunggal yang dianggap benar. Yang ada adalah spektrum kemungkinan.
“Harga minyak bukan ditentukan semata oleh hukum permintaan dan penawaran yang stabil, melainkan oleh kombinasi rapuh antara geopolitik, spekulasi pasar, gangguan distribusi, hingga konflik bersenjata,” tulisnya.
Karena itu, ungkap dia, prediksi ekstrem seperti US$200 per barel bukanlah omong kosong, melainkan bagian dari stress test terhadap sistem ekonomi global.
“Menertawakan skenario terburuk justru menunjukkan ketidakpahaman atas prinsip dasar tersebut,” ungkap Hamdi.
“Purbaya berargumen bahwa harga setinggi itu tidak masuk akal karena akan memicu resesi global dan pada akhirnya menekan kembali harga. Argumen ini terdengar logis, tetapi sesungguhnya menyesatkan,” tambahnya.
menurut Hamdi, Purbaya mencampuradukkan dua hal yang berbeda. Durasi dan kemungkinan. Bahwa harga tidak akan bertahan lama bukan berarti ia tidak bisa terjadi. Dalam ekonomi energi, justru lonjakan singkat—price spike—yang paling berbahaya.
“Sejarah telah berulang kali menunjukkan hal ini. Krisis minyak 1970-an mengguncang ekonomi dunia bukan karena harga tinggi yang stabil, melainkan karena lonjakan tajam yang tidak diantisipasi,” terangnya.
Pada 2008, harga minyak mendekati US$150 sebelum runtuh, meninggalkan dampak luas terhadap inflasi dan stabilitas fiskal berbagai negara.
Dalam konteks Indonesia, lonjakan seperti itu berarti tekanan langsung pada APBN. Subsidi energi akan membengkak. Defisit berpotensi melebar. Ruang fiskal yang sudah sempit akan semakin terhimpit.
“Di sinilah pernyataan Purbaya menjadi problematik. Ia bukan hanya menolak skenario ekstrem, tetapi juga meremehkannya. Padahal, tugas utama seorang Menteri Keuangan bukan memastikan bahwa skenario buruk tidak terjadi, melainkan memastikan negara siap jika itu terjadi,” ujar Hamdi.
“Mengabaikan kemungkinan ekstrem sama dengan mengundang krisis tanpa persiapan,” tambah dia
