“Ini sudah jadi pola, bukan kejadian sesaat. Kalau terus terjadi, artinya ada yang salah dalam sistem pengelolaan keuangan,” ujarnya menambahkan.
Dampak Nyata: Petugas Lapangan “Menalangi” Anggaran
Krisis ini membawa dampak domino yang memprihatinkan.
Tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji yang tersendat, para pelaksana kegiatan di lapangan dikabarkan terpaksa menggunakan dana pribadi untuk memastikan program pemerintah tetap berjalan.
Beban “talangan” ini dianggap sangat tidak manusiawi dan mencederai profesionalisme birokrasi.
Desakan Evaluasi kepada Bupati
Menyikapi situasi yang kian memanas, Rizky mendesak Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, untuk tidak tinggal diam.
Ia meminta kepala daerah melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap internal BKAD sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh.
“Kalau tidak ada perbaikan, publik akan melihat ini sebagai bentuk pembiaran. Dan itu berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” tandas Rizky.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKAD Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti tersendatnya aliran dana kas daerah yang dikeluhkan banyak pihak tersebut.
