“Kami khawatir ada potensi manipulasi,” tegas Dimas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3).
Upaya Mempertahankan Jalur Sipil
Dimas menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP).
Langkah ini merupakan respons atas SPDP yang sebelumnya diterbitkan kepolisian.
KontraS sedari awal berharap agar kepolisian tetap memegang kendali penuh atas kasus ini di peradilan umum, bukan melimpahkannya.
Desakan Pengawasan Ketat DPR
Di hadapan anggota Komisi III DPR, KontraS meminta lembaga legislatif tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan secara agresif.
Hal ini mencakup penelusuran sejauh mana alat bukti telah dikumpulkan oleh penyidik, baik di kepolisian maupun Puspom TNI.
Menurut Dimas, keterbukaan informasi bukan sekadar prosedur, melainkan syarat mutlak agar penanganan kasus dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Komisi III DPR pun diminta untuk terus mengawal perkara ini hingga mencapai titik terang.
