Inilah yang disebut sebagai narasi “pemimpin yang terpaksa” (reluctant leadership). Ini adalah strategi klasik dalam dunia politik. Seorang pemimpin mengaku tidak menikmati kekuasaannya, tapi “terpaksa” menjalaninya demi kepentingan bangsa dan negara.
Strategi ini sangat efektif untuk mengamankan dukungan tanpa terlihat ambisius. Jadi, keluhan “enggak enak” tadi sebenarnya adalah alat untuk membenarkan alasan kenapa dia harus menjabat lagi.
Fenomena ini juga bisa disebut sebagai kontradiksi sikap. Saat jabatan presiden dibilang sebagai beban berat, tapi di saat yang sama ada tanda-tanda ingin lanjut dua periode, yang terjadi sebenarnya bukan sekadar tidak konsisten.
Ini adalah cara strategis untuk membangun tameng moral agar ambisi politiknya tidak dikritik. Seolah-olah kekuasaan itu bukan sesuatu yang dia kejar, tapi sesuatu yang harus dia “tanggung”.
Di Indonesia, pola seperti ini bukan hal baru. Di sistem demokrasi sekarang, cara elite politik mempertahankan kekuasaan memang sudah berubah.
Kalau dulu alasannya adalah stabilitas atau pembangunan, sekarang alasannya sering kali dibungkus dengan narasi “pengorbanan pribadi”.
Jadi, kalau ada yang bertanya, “Kalau jadi presiden enggak enak, kenapa mau dua periode?”, jawabannya sederhana tapi mendalam.
Dalam politik, rasa “tidak enak” itu bukan alasan untuk berhenti. Sebaliknya, semakin jabatan itu dibilang berat, semakin besar alasan moral seseorang untuk terus memegangnya.
Jakarta, 9 April 2026
HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
