Sementara itu, untuk layanan yang lebih teknis seperti sertifikasi penyuluh antikorupsi dan pelaporan gratifikasi, masyarakat diarahkan untuk menggunakan platform digital atau aplikasi resmi KPK yang sudah terintegrasi.
Langkah WFH ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang diinisiasi sejak Maret 2026 untuk menekan konsumsi BBM. Transformasi budaya kerja ini didukung penuh oleh teknologi informasi agar kualitas kinerja tetap terjaga.
KPK membuktikan bahwa meski ada penyesuaian lokasi kerja, agenda penegakan hukum seperti pemeriksaan saksi kasus korupsi tetap dilakukan sesuai jadwal demi menjaga integritas lembaga.[Jes]
