Tujuannya jelas, AS tidak ingin kedua negara raksasa tersebut memanfaatkan masa jeda perang untuk menyuplai ulang gudang senjata Iran yang sempat hancur akibat serangan militer AS beberapa pekan sebelumnya.
Meski terdengar menakutkan bagi rantai pasok global, ancaman Trump ini ternyata membentur tembok realitas politik domestik. Keputusan Mahkamah Agung AS sebelumnya telah memangkas wewenang presiden dalam menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Tanpa jalur cepat tersebut, pemberlakuan tarif harus melewati proses legislasi panjang yang memakan waktu berbulan-bulan.
Para pakar cenderung menyimpulkan bahwa gertakan tarif ini hanyalah instrumen negosiasi, bukan kebijakan final yang siap dieksekusi. Josh Lipsky dari Atlantic Council menyebut ancaman ini sebagai bahasa sandi untuk Beijing agar tetap sejalan menjelang pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping.
Jika dipaksakan, tarif ini bisa menjadi bumerang yang menghantam warga AS sendiri lewat lonjakan harga barang pokok.
Wall Street pun merespons panas kabar ini dengan volatilitas tinggi. Langkah ini lebih terlihat murni sebagai taktik tekanan maksimum di meja perundingan.[dit]
