“Jadi bagaimana kesiapan, kemudian kesiapan logistik, kesiapan pasukan, dan lain-lain sebagainya. Karenanya pemerintah, stakeholder, harus bisa menjamin, mengevaluasi apakah keselamatan tersebut kemudian perlu dilengkapi, disiapkan, atau kemudian mengevaluasi,” ujarnya.
Langkah Antisipasi Kebijakan
Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi basis pengambilan keputusan strategis.
Jika situasi di Lebanon dianggap sudah melampaui batas toleransi keamanan, pemerintah diharapkan berani mengambil langkah tambahan atau melakukan penyesuaian kebijakan terkait penugasan di wilayah tersebut.
“Jadi memang hal itu yang kami imbau kepada pemerintah dan stakeholder untuk bisa dilakukan,” pungkas Puan.
Hingga saat ini, pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) dikenal sebagai salah satu kontingen terbesar dan paling aktif dalam menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon.
Namun, ketegangan regional yang melibatkan kekuatan besar di Timur Tengah memaksa parlemen untuk memberikan perhatian lebih ekstra terhadap aspek perlindungan para prajurit.
