FAKTANASIONAL.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon.
Desakan ini muncul seiring dengan dinamika geopolitik global yang dinilai kian tidak menentu dan berisiko tinggi.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan setiap warga negara Indonesia (WNI), terutama mereka yang sedang mengemban tugas negara di wilayah konflik.
“Dengan situasi geopolitik yang seperti ini, apapun kita harus bisa menjaga keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang kita tugaskan di garda terdepan, di tempat-tempat yang kita tugaskan,” kata Puan saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Kesiapan Logistik dan Personel Jadi Sorotan
Puan menyoroti bahwa evaluasi tidak hanya terbatas pada posisi keberadaan pasukan, tetapi juga mencakup kesiapan teknis di lapangan.
Hal ini meliputi kecukupan logistik hingga kondisi mental dan fisik para personel yang bertugas.
Menurutnya, pemerintah beserta para pemangku kepentingan terkait wajib melakukan peninjauan berkala untuk memastikan standar pengamanan telah terpenuhi secara optimal.
