JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET| Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan segera menjelaskan kelanjutan penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk rencana pembentukan lembaga pengganti Satgas BLBI yang masa tugasnya telah berakhir.
Menurut Hardjuno, pertanyaan itu menjadi penting di tengah kuatnya semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pengembalian aset dan uang negara hasil kejahatan. Hal itu terlihat saat Presiden secara langsung menghadiri penyerahan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.
“Kalau pemerintah begitu serius mengawal pengembalian aset negara dari berbagai kasus, maka publik juga berhak mengetahui bagaimana kelanjutan penanganan BLBI setelah Satgas BLBI selesai. Sampai hari ini belum ada kejelasan lembaga penggantinya,” kata Hardjuno, Kamis.
Ia menilai jangan sampai penyelesaian kewajiban negara dalam kasus BLBI justru kehilangan arah setelah Satgas BLBI dibubarkan. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan ada institusi yang memiliki mandat jelas untuk melanjutkan penagihan, penyelamatan aset, serta penyelesaian administrasi piutang negara yang masih tersisa.
