Publik juga mulai melihat adanya ketimpangan antara ambisi politik dan kesiapan lapangan. Pemerintah terus membangun citra MBG sebagai program monumental dan simbol keberpihakan kepada rakyat, tetapi rentetan keracunan menunjukkan bahwa infrastruktur pengawasan pangan nasional belum siap menopang distribusi makanan massal dalam skala besar.
Akibatnya, setiap kasus keracunan tidak lagi dipandang sebagai insiden lokal, melainkan bukti bahwa percepatan program lebih diutamakan dibanding keamanan pelaksanaannya.
Semakin banyak pejabat berbicara tentang “evaluasi”, semakin terbuka ruang kritik bahwa pemerintah sesungguhnya tidak memiliki mekanisme pencegahan yang efektif.
Sebab ukuran keberhasilan evaluasi bukanlah jumlah rapat, inspeksi, atau konferensi pers, melainkan berhentinya korban baru. Ketika korban terus muncul, publik akan menyimpulkan bahwa negara hanya sibuk mengelola persepsi, bukan menyelesaikan akar masalah.
Dalam konteks komunikasi politik, kondisi ini sangat berbahaya bagi pemerintah. Kata “evaluasi” yang awalnya dimaksudkan untuk menenangkan publik perlahan berubah menjadi simbol ketidakmampuan negara mengambil tindakan tegas.
Bahkan bukan tidak mungkin masyarakat mulai menganggap setiap pernyataan evaluasi hanyalah alarm bahwa kasus serupa akan kembali terjadi di tempat lain.
Jika pola ini terus berulang, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan terhadap MBG, tetapi juga kredibilitas pemerintah dalam mengelola program sosial berskala nasional.
Jakarta, 14 Mei 2026
HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
