KPK juga mencatat penurunan skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada 2025. Skor MCSP turun dari 75,84 menjadi 73,55 dan masuk zona merah, sementara skor SPI turun dari 74,09 menjadi 67,61.
Hasil SPI menunjukkan masih adanya kerentanan praktik kolusi dan nepotisme, pengaruh kedekatan personal dalam promosi dan mutasi jabatan, lemahnya mitigasi konflik kepentingan, hingga rendahnya sensitivitas organisasi terhadap potensi penyimpangan.
“Kalau korupsi terjadi, kerugiannya dua kali. Negara rugi karena keuangan negara hilang, masyarakat juga rugi karena pembangunan dan pelayanan tidak sampai kepada rakyat,” ujar Imam.
KPK berharap kegiatan ini dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD memperkuat tata kelola penganggaran, memperbaiki proses pengadaan, serta memastikan penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Barito Utara, Shalahuddin, menyampaikan apresiasi atas pendampingan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia berharap koordinasi dan supervisi tersebut dapat menjadi langkah preventif agar pemerintah daerah dan DPRD dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Kami baru dilantik tujuh bulan berjalan. Kami berharap selama memimpin tidak ada persoalan hukum. Kami tidak mengharapkan penindakan, yang paling awal kami ingin pencegahan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mengakibatkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Shalahuddin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD hadir untuk memperoleh penguatan tata kelola agar pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan lebih baik.
Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi, memperkuat sinergi, serta menyamakan persepsi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara,” ujar Mery.
Hadir dalam audiensi tersebut Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara Benny Siswanto, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara Henny Rosgiaty Rusli, Ketua Komisi III Tajeri, Ketua Komisi I Nety Herawati, serta jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Barito Utara.[Zul]
