Menurut Syafruddin, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak pembentukan DSI terhadap mekanisme pasar dan rantai distribusi komoditas sawit. Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan tidak terjadi permainan harga oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi transisi kebijakan.
“Kalau setelah pembentukan DSI harga sawit tetap jauh berbeda dibanding sebelum kebijakan ini diterapkan, itu artinya negara kalah dengan tengkulak dan para pemain pasar. Dan saya kira ini nggak boleh terjadi, negara sekali lagi harus intervensi agar petani sawit sejahtera,” ujarnya.
Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan petani sawit menghadapi ketidakpastian harga tanpa perlindungan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan tata niaga sawit berjalan sehat, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi petani.
Ia juga meminta kementerian terkait segera membuka ruang dialog dengan pelaku industri, koperasi, dan asosiasi petani sawit guna mencari solusi konkret demi menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan industri sawit nasional.
“Petani sawit tidak membutuhkan janji, tetapi kepastian harga dan keberpihakan negara,” pungkas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur itu.
