“Nanti yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang tidak ada lagi di 2026,” cetus Arum.
Arum mengakui, kebijakan pengetatan ini kemungkinan besar bakal memangkas total kebutuhan anggaran program MBG untuk tahun depan dari pagu awal yang telah dipatok fantastis sebesar Rp268 triliun.
Sengkarut Korup Pengadaan Motor Listrik hingga TV Jumbo
Sebagaimana diketahui, korps adhyaksa tengah membongkar borok korupsi tata kelola MBG yang telah menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka.
Salah satu proyek paling mencolok yang dibidik penyidik Jampidsus Kejagung adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik operasional senilai Rp1 triliun yang sarat akan praktik lancung.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, membeberkan bahwa sebagian besar armada motor listrik tersebut rupanya masih berada di pabrik perakitan, meskipun pencairan dana ke pihak ketiga sudah lunas dilakukan oleh pejabat lama.
Berdasarkan estimasi awal, ditemukan indikasi selisih harga atau kerugian negara sekitar Rp200 miliar, sedangkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditengarai membengkak hingga Rp400 miliar.
Dudung menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai operasional motor listrik ini nantinya tetap menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Selain motor listrik, tim penyidik Kejagung juga tengah mendalami empat proyek pengadaan lain yang dinilai janggal, berlebih, dan terindikasi mark up, yakni:
-
Pengadaan 32 ribu pasang sepatu operasional.
-
Pengadaan lebih dari 31 ribu unit komputer tablet.
-
Pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
