Deddy mengatakan pernyataan itu sudah jelas jawabannya, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.
Kata Deddy, dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” lanjutnya.
Deddy juga mengatakan yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda.
“Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi. Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” tandas Deddy.
Sebagai anggota DPR, Deddy Sitorus mengaku sangat sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini.
Ia pun merasa heran, mengapa partai lain terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan.
Deddy mengingatkan bahwa Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok.
“Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” tuntas Deddy Sitorus.
