Skandal MBG, Rezim Mulai Turunkan Guru dan Siswa

Foto ilustrasi AI/Dok. ist

Pola muncul hampir seragam. Massa datang, pejabat menerima, dukungan ditegaskan, dan legitimasi politik diperkuat di ruang publik.

Namun di balik panggung itu, ada bagian yang jauh lebih gelap dan jauh lebih sunyi, yakni dapur.

Komisi IX DPR sebelumnya menyoroti sekitar 5.000 titik SPPG yang tercatat dalam sistem BGN namun tidak memiliki wujud fisik di lapangan. Dugaan muncul sebagian merupakan titik fiktif berpotensi menjadi arena percaloan dan jual-beli proyek. Beberapa pejabat BGN terseret kasus hukum terkait pengelolaan titik-titik tersebut. Mereka adalah Dadan, Sony, Pulung, Asep YS, Andri Mulyono, dan Glory. BGN menyebut sebagian hanyalah titik pendaftaran yang belum dibangun, tetapi DPR tetap meminta audit menyeluruh oleh BPK.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam riset “Ada Siapa di Balik MBG?” mengungkap 102 yayasan mitra di 38 provinsi, dengan 28 yayasan (27,45%) memiliki afiliasi politik formal. Gerindra tercatat memiliki 7 yayasan, PKS 5, PAN 4, PDIP 3, NasDem 3, serta partai lain tersebar dalam jumlah lebih kecil. Bahkan yayasan yang terafiliasi TNI dan Polri juga disebut mengelola ribuan unit SPPG.

Jika dirangkai, MBG tampak bukan sekadar program gizi, tetapi simpul besar jaringan politik-ekonomi yang melibatkan partai, yayasan, birokrasi, hingga aparat.

Di tengah semua itu, muncul satu narasi yang paling sensitif, hubungan antara gelombang demo mahasiswa dan munculnya demo pro MBG.

Demo mahasiswa yang menuntut penghentian MBG disebut telah “menggetarkan istana”. Getaran itu tidak berhenti di kampus atau gedung DPRD, tetapi menjalar ke pusat kekuasaan. Dalam perspektif yang berkembang di ruang publik, kemunculan aksi-aksi dukungan MBG secara masif dianggap sebagai bentuk respons terhadap tekanan politik tersebut. Ini sebuah upaya menunjukkan, legitimasi program masih kuat, jalanan tidak hanya dikuasai satu suara, dan narasi tandingan bisa hadir secepat narasi kritik berkembang.

Tidak ada bukti komando tunggal. Tidak ada dokumen instruksi. Namun politik jarang bekerja dengan bukti tertulis. Ia bekerja dengan momentum, keserempakan, dan kemampuan menguasai persepsi publik.

Di titik ini, MBG bukan lagi sekadar program makan siang gratis. Ia telah berubah menjadi arena besar tempat mahasiswa, guru, siswa, pejabat, yayasan, dapur fiktif, dan anggaran negara bertemu dalam satu panggung yang sama, panggung di mana makanan bukan satu-satunya yang diproduksi. Narasi pun dimasak dengan suhu yang jauh lebih panas.[***]

Penulis: Rosadi Jamani (Jurnalis Senior, Ketua Satu Pena Kalbar).