Salah satu langkah yang dibahas adalah penataan ulang atau refocusing anggaran agar seluruh alokasi dana benar-benar mendukung program prioritas nasional.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalkan potensi inefisiensi selama pelaksanaan program di lapangan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono. Seluruh pihak sepakat memperkuat transparansi serta akuntabilitas sebagai fondasi utama keberhasilan program.
Selain aspek anggaran, pemerintah juga membahas optimalisasi infrastruktur daerah. Salah satu rencana yang disiapkan ialah memanfaatkan kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di tingkat kabupaten dan kota untuk membantu pemeriksaan fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Kepala SPPG direncanakan memperoleh pelatihan khusus mengenai pertanggungjawaban keuangan agar standar akuntabilitas semakin baik.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin transparan, efisien, serta mampu menjangkau masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah 3T, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh Indonesia.[dit]
