Gus Ulil mencermati bahwa di era post-truth (pasca-kebenaran) serta disrupsi informasi digital saat ini, masyarakat sangat rentan terpolarisasi oleh isu-isu dangkal dan kehilangan kompas kebenaran. Di saat banyak kelompok mulai mengabaikan ideologi, keberadaan PDIP dan NU menjadi benteng pertahanan sosial yang sangat vital.
“Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” tegas Gus Ulil.
Gus Ulil menjelaskan bahwa ideologi—atau akidah dalam konteks keagamaan—adalah panduan hidup berbangsa agar tidak kepaten obor (kehilangan petunjuk). Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya ideologi yang terbuka dan fleksibel sebagaimana yang dirumuskan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH. Achmad Siddiq di NU.
“Ikatan ideologi di NU sengaja didesain fleksibel dan tidak kaku agar mampu berdialog dengan perubahan zaman tanpa memicu perpecahan, namun tetap kokoh menjaga arah kemajuan bangsa,” terangnya.
Sementara itu, Staf Khusus Wapres 2019–2024, H. Robikin Emhas, menguraikan landasan historis dan fikih kebangsaan yang merekatkan relasi agama dan negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila bukanlah hal yang jatuh dari langit (given), melainkan konsensus nasional tanggal 18 Agustus 1945 hasil pemerasan pikiran para pendiri bangsa.
“Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara,” jelas Robikin.
Robikin meneladani kecerdasan geopolitik pendiri NU, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, yang jauh sebelum kemerdekaan telah mencermati dinamika global dan merumuskan doktrin Hubbul Wathan minal Iman (Cinta Tanah Air adalah Bagian dari Iman) untuk menjaga keutuhan Nusantara. Keberanian pemikiran ulama NU juga terbukti pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, di mana para ulama menetapkan Nusantara sebagai Darul Islam (wilayah aman bagi umat Islam) meski di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Diskusi publik Room Diskusi Serial 7 ini diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara dan dipandu langsung oleh Dr. Sae Bashori sebagai moderator. Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan akademisi, aktivis pergerakan, pengurus organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Talibuana Nusantara, H. Endin AJ Soefihara, MMA, menegaskan bahwa dialog kebangsaan ini sengaja digelar untuk mempertemukan pikiran-pikiran besar antara kelompok nasionalis dan keagamaan.
Menurut Endin, gagasan nasionalisme dan doktrin keagamaan Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) merupakan dua pilar utama yang dirumuskan para ulama sejak runtuhnya Kekaisaran Turki Utsmani demi menjaga keutuhan dan kekokohan NKRI.
Oleh karena itu, sinergitas ini harus terus dirawat secara inklusif agar nasionalisme tidak hanya terkesan milik PDI Perjuangan dan Aswaja tidak hanya menjadi milik eksklusif Nahdlatul Ulama semata.
Berdasarkan informasi di media, rangkaian dan persiapan Muktamar NU 2026 sudah dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan direncanakan 27 hingga 31 Agustus 2026. Lokasinya disebutkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
