KEGADUHAN yang muncul setelah beredarnya surat penawaran kerja sama iklan Tempo Media Group kepada Agrinas Pangan Nusantara memperlihatkan satu kenyataan yang ironis, di tengah derasnya tuntutan agar hukum ditegakkan berdasarkan bukti, sebagian publik justru tergesa-gesa menjatuhkan vonis kepada pers hanya berdasarkan persepsi.
Tempo diklaim menjual independensi. Redaksinya dianggap telah berkompromi dengan kepentingan bisnis.
Bahkan, tanpa menunggu fakta yang utuh, muncul kesimpulan bahwa media yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pengawas kekuasaan itu telah kehilangan marwahnya.
Persoalannya sederhana. Sampai hari ini, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa redaksi Tempo mengubah isi berita, menghapus fakta, melunakkan kritik, atau mengarahkan pemberitaan demi memperoleh kontrak iklan dari Agrinas Pangan Nusantara.
Yang beredar hanyalah surat penawaran kerja sama bisnis.
Dan surat penawaran bisnis bukanlah barang haram dalam industri media.
Kesalahan berpikir terbesar dalam polemik ini adalah menyamakan aktivitas divisi pemasaran dengan keputusan redaksi.
Padahal, di hampir seluruh perusahaan pers modern, keduanya dipisahkan oleh prinsip yang sangat mendasar: editorial firewall.
Firewall redaksi bukan sekadar istilah keren yang dipajang dalam pedoman perusahaan media. Ia adalah pagar api yang menjadi fondasi independensi jurnalistik.
Di satu sisi berdiri ruang bisnis yang bertugas memastikan perusahaan memperoleh pemasukan agar tetap hidup. Di sisi lain berdiri ruang redaksi yang bertugas menjaga kepentingan publik melalui pemberitaan yang akurat, kritis, dan independen.
Keduanya memang berada di bawah satu perusahaan.
Tetapi keduanya tidak boleh saling mengendalikan.
Prinsip itu bukan hanya berlaku di Tempo. Hampir seluruh media profesional di dunia menggunakannya sebagai standar etika. Sebab, media bukan lembaga amal yang hidup dari idealisme semata.
Gaji wartawan, biaya liputan investigasi, operasional kantor, teknologi digital, hingga perlindungan hukum bagi jurnalis membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Iklan adalah salah satu sumber pembiayaan tersebut.
Tanpa pemasukan, tidak ada ruang redaksi yang bisa bertahan lama.
Ironisnya, publik sering menginginkan media yang sepenuhnya independen, tetapi lupa bahwa independensi juga membutuhkan biaya.
Pers yang kuat memerlukan model bisnis yang sehat. Dan model bisnis yang sehat hampir selalu melibatkan kerja sama komersial yang dijalankan secara profesional tanpa mencampuri kebijakan redaksi.
Di sinilah letak perbedaan antara media profesional dengan media pesanan.
Media profesional menjual ruang iklan.
Media pesanan menjual ruang redaksi.
Dua hal itu tidak boleh disamakan.
Karena itu, menjadikan surat penawaran kerja sama sebagai bukti bahwa sebuah media telah “menjual berita” merupakan lompatan logika yang sangat jauh.
Analogi sederhananya begini – seorang jaksa belum tentu menerima suap hanya karena bertemu seorang pengacara. Seorang hakim tidak otomatis kehilangan integritas hanya karena menghadiri seminar yang dihadiri para advokat.
Begitu pula media.
Surat penawaran kerja sama tidak otomatis membuktikan adanya transaksi pemberitaan.
Dalam negara hukum, tuduhan membutuhkan alat bukti.
Dalam jurnalisme, standar itu seharusnya lebih tinggi lagi.
Jika setiap proposal iklan dianggap sebagai bukti intervensi redaksi, maka semua perusahaan pers di Indonesia patut dicurigai setiap kali tim pemasaran mereka mengirimkan proposal kepada kementerian, BUMN, perusahaan swasta, maupun pemerintah daerah.
Konsekuensinya sangat berbahaya.
Media akan takut menawarkan kerja sama bisnis.
Pendapatan akan menurun.
Ruang redaksi melemah.
Pada akhirnya, justru independensi pers yang menjadi korban.
Lebih menarik lagi, kritik terhadap Tempo kali ini seolah mengabaikan rekam jejak media tersebut.
