“Berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Menerapkan salah satu rezim inspeksi nuklir paling ketat di dunia. Tidak ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir,” tulis akun X Kedutaan Besar Iran.
Pada bagian lain, pemerintah Iran menyatakan kepemilikan senjata nuklir bertentangan dengan prinsip pertahanan negaranya. “Fatwa Pemimpin Republik Islam Iran mengharamkan senjata nuklir.
Senjata pemusnah massal tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Iran. Teknologi nuklir dimanfaatkan bagi kepentingan energi, kesehatan, dan penelitian,” tulis akun tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri pertemuan strategis bersama pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari 38 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026, menyinggung meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Menurutnya, eskalasi konflik berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir apabila semakin banyak negara merasa perlu memiliki kemampuan serupa.
“Tiap sore, tiap malam dalam berita-berita eskalasi, eskalasi, eskalasi,” ujar Prabowo.[dit]
