Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi sinergi antara Bank Indonesia, OJK, Bank Kalbar, serta Tim Pembina Samsat dalam mendorong transformasi digital transaksi keuangan daerah.
Seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat kini telah berhasil masuk dalam kategori Digital berdasarkan hasil penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
“Berkat kerja sama dan ikhtiar bersama, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat kini berada pada kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Capaian ini patut kita syukuri sebagai hasil kolaborasi yang membanggakan, namun harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Norsan.
Penerapan digitalisasi pembayaran pajak di Kalbar diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara signifikan.
“Melalui inovasi Open API dan QRIS Dinamis MPM ini, masyarakat akan memperoleh kemudahan yang lebih besar dalam bertransaksi. Pemerintah juga dapat menerima data penerimaan pajak secara lebih cepat dan akurat sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin transparan, efisien, dan akuntabel,” katanya.
“Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya.
Acara peluncuran tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan bersama perwakilan jajaran instansi vertikal, perbankan, dan kepala perangkat daerah se-Kalimantan Barat.
