Hukum  

Sebut Bebankan APBD dan APBN, Praktisi Hukum Kritik Pemerintah Agar Evaluasi Kinerja ASN

Oplus_16908288

FAKTANASIONAL.NET – Praktisi hukum, Gindha Ansori Wayka minta pemerintah pusat maupun daerah agar mengevaluasi secara nasional kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memastikan pelayanan publik berjalan efektif sehingga anggaran negara digunakan secara optimal.

 

“Keprihatinan terkait adanya 490 pemerintah daerah yang terancam tidak bisa menggaji PNS-nya. Karena itu, ini menjadi dilema yang luar biasa dan pemerintah harus mengevaluasi efektivitas terkait keberadaan PNS yang justru sebenarnya tidak perlu banyak karena memang tidak ada kerjanya sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” katanya di Bandarlampung, Kamis (6/8).

Dia melanjutkan, menurutnya, untuk keberadaan ASN di dinas maupun instansi terkait kinerja tidak ada yang spektakuler atau biasa saja. Bahkan, katanya, untuk menguji kinerja ASN dirinya pernah beberapa kali menyurati dinas dan instansi namun tidak ada jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis.