Jika software kasir dibeli untuk 80.000 koperasi, apakah sistem tersebut sama atau berbeda?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat wajar dalam belanja pengadaan barang dari uang negara yang menjadi hak publik.
Apalagi skala program Koperasi Merah Putih sangat besar. Pemerintah menargetkan pembangunan dan pengoperasian puluhan ribu koperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Semakin besar program, semakin kecil perbedaan harga per unit dapat menghasilkan perbedaan anggaran yang sangat besar secara nasional.
Misalnya, selisih Rp500 ribu tampak kecil jika dilihat dari satu barang. Tetapi apabila dikalikan puluhan ribu unit, nilainya menjadi ratusan miliar rupiah.
Itulah sebabnya kritik sosial terhadap anggaran sering kali menggunakan matematika sederhana.
Masyarakat tidak harus menjadi ahli ekonomi untuk bertanya.
Mereka cukup bertanya: “Apakah harga itu masuk akal?”
Persoalan lain adalah tujuan program.
Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Artinya, program tersebut seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.
Jika anggaran terlalu besar terserap untuk pembangunan fisik dan pengadaan barang, masyarakat berhak mempertanyakan berapa besar dana yang benar-benar masuk menjadi modal usaha, penguatan produksi, distribusi barang, atau peningkatan pendapatan warga.
Kritik publik terhadap Koperasi Merah Putih dengan demikian tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap koperasi.
Bahkan sebaliknya.
Kritik dapat menjadi cara masyarakat menjaga agar program yang dimaksudkan untuk rakyat benar-benar menguntungkan rakyat.
Tuntutan paling rasional dalam persoalan ini bukan sekadar “batalkan program”.
Yang lebih penting adalah keterbukaan dokumen, pembanding harga pasar, mekanisme tender yang transparan, audit independen, dan penjelasan pemerintah terhadap item-item barang yang dipertanyakan.
Dengan demikian, kritik warganet dapat berubah dari sekadar kemarahan digital menjadi partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran negara.
Sumber: laporan dokumen pengadaan yang diberitakan media serta reaksi akun media sosial yang dikutip BerandaSulsel. Angka dan dugaan tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan audit resmi. (*)
