Rizal Karyansyah menilai, kebakaran hutan tidak hanya menghilangkan tutupan vegetasi dan merusak ekosistem, tetapi juga mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global (global warming)dan memperparah perubahan iklim serta meningkatkan risiko cuaca ekstrem di berbagai wilayah dunia.
Karena itu, lanjut Rizal, penanganan karhutla harus dipandang sebagai persoalan yang tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan iklim secara lebih luas.
“Dampak karhutla tidak boleh hanya dilihat dari kabut asap yang dirasakan masyarakat saat ini. Kerusakan hutan dan hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon juga merupakan persoalan serius bagi lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang,” ujarnya.
DPW PURBAYA INDONESIA Kalimantan Barat berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat semakin diperkuat. Penanganan karhutla harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penegakan hukum, hingga pemulihan kawasan yang terdampak.
Kehadiran Presiden Prabowo di Kalimantan Barat dinilai menjadi momentum penting untuk mempercepat langkah penanganan karhutla sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dari dampak kabut asap dan kerusakan lingkungan.
“Kami berharap seluruh masukan dan laporan yang disampaikan masyarakat Kalimantan Barat dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan segera diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Masyarakat membutuhkan solusi yang konkret, cepat, dan berkelanjutan agar persoalan karhutla tidak terus berulang setiap tahun,” pungkas Rizal.[zul]
