Tentang harga kebutuhan.
Tentang lingkungan.
Tentang tata kelola negara.
Karena itu, gerakan masyarakat harus mampu menjaga dirinya sendiri.
Tidak cukup mengatakan bahwa kerusuhan dilakukan oleh “orang lain”.
Setiap gerakan besar harus mempunyai disiplin internal.
Jika perjuangannya benar, jangan biarkan provokator merusaknya.
Negara Tidak Boleh Hanya Belajar Membubarkan Massa
Ada pekerjaan yang lebih besar setelah demonstrasi selesai.
Negara harus belajar membaca pesan.
Membubarkan massa relatif lebih mudah.
Menyelesaikan alasan mengapa massa turun ke jalan jauh lebih sulit.
Kekuatan aparat dapat mengosongkan jalan.
Tetapi kekuatan aparat tidak dapat mengosongkan kemarahan dari hati masyarakat.
Sebuah water cannon dapat mendorong kerumunan mundur.
Gas air mata dapat memecah massa.
Barikade dapat dibongkar.
Jalan dapat dibersihkan.
Tetapi jika persoalan dasarnya tidak diselesaikan, masyarakat akan kembali bertanya.
Mungkin tidak besok.
Mungkin tidak minggu depan.
Tetapi suatu hari.
Karena masalah sosial tidak mengenal perintah pembubaran.
Itulah sebabnya pemerintah dan parlemen harus mempunyai mekanisme evaluasi setelah demonstrasi.
Apa tuntutannya?
Mana yang masuk akal?
Mana yang membutuhkan penelitian?
Mana yang bisa segera dikerjakan?
Mana yang tidak dapat dipenuhi, dan mengapa?
Masyarakat dewasa dapat menerima jawaban “tidak”, selama alasan yang diberikan masuk akal.
Yang sulit diterima adalah tidak ada jawaban sama sekali.
RUU Perampasan Aset: Dari Janji ke Pembuktian
Salah satu tuntutan yang mengemuka pada 27 Agustus adalah percepatan RUU Perampasan Aset.
Tuntutan tersebut menarik karena memperlihatkan perubahan ekspektasi publik.
Masyarakat tidak hanya meminta koruptor dihukum.
Mereka juga berbicara tentang aset.
Tentang bagaimana kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.
Tentang bagaimana negara mengembalikan kerugian.
Tentang bagaimana hukum bekerja bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga menyelamatkan kepentingan publik.
Namun hukum tidak boleh lahir dari kemarahan semata.
Ia harus lahir dari proses yang matang.
Perampasan aset membutuhkan prinsip hukum yang jelas.
Harus ada kepastian.
Harus ada mekanisme pembuktian.
Harus ada perlindungan terhadap hak-hak pihak yang tidak bersalah.
Karena pemberantasan korupsi yang kuat bukanlah hukum yang paling menakutkan.
Ia adalah hukum yang paling sulit disalahgunakan.
Masyarakat tentu ingin koruptor dihukum.
Tetapi masyarakat juga membutuhkan sistem hukum yang dapat dipercaya.
Apa yang Sebenarnya Sedang Diperebutkan?
Judul tulisan ini mungkin terdengar sederhana.
Agustus yang Berbicara.
Tetapi sebenarnya yang sedang dibicarakan bukan sekadar demonstrasi.
Yang sedang diperebutkan adalah makna representasi.
Siapa yang menentukan arah negara?
Siapa yang didengar?
Siapa yang mendapatkan perlindungan?
Siapa yang mendapatkan kesempatan?
Dan ketika terjadi konflik kepentingan, siapa yang diprioritaskan?
Di sinilah pertanyaan paling penting muncul:
Di mana sebenarnya kepentingan masyarakat ditempatkan?
Apakah masyarakat berada di pusat kebijakan?
Atau hanya menjadi objek yang diberi tahu setelah keputusan dibuat?
Pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah.
Ia juga ditujukan kepada DPR.
Kepada partai politik.
Kepada aparat.
Kepada pengusaha.
Kepada media.
Bahkan kepada masyarakat sendiri.
Sebab demokrasi bukan pekerjaan satu kelompok.
Ia adalah kontrak sosial yang harus dijaga bersama.
Tulisan Ini Tidak Dibuat untuk Membela atau Menyerang
Saya menulis ini bukan untuk membela demonstran.
Bukan pula untuk membela pemerintah.
Bukan untuk membenarkan aparat.
Bukan untuk menyalahkan aparat.
Dan bukan untuk mencari musuh.
Tulisan ini ingin melakukan sesuatu yang lebih sederhana tetapi mungkin jauh lebih sulit: membaca kegelisahan masyarakat dengan kepala dingin.
Kita perlu berani mengatakan bahwa tuntutan masyarakat dapat benar, tetapi cara menyampaikannya bisa salah.
Kita juga harus berani mengatakan bahwa aparat memiliki kewenangan menjaga keamanan, tetapi kewenangan tersebut tetap harus berada di bawah hukum dan prinsip proporsionalitas.
Kita harus berani mengkritik pemerintah ketika kebijakan tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
Tetapi kita juga harus berani mengkritik masyarakat ketika perjuangan berubah menjadi kekerasan.
Sebab keberpihakan terhadap demokrasi tidak boleh berarti kehilangan akal sehat.
Setelah Jalanan Sepi
Pada akhirnya, semua demonstrasi akan selesai.
Spanduk akan diturunkan.
Poster akan dibuang.
Ban yang terbakar akan menjadi abu.
Jalan yang sempat dipenuhi massa akan kembali dilalui kendaraan.
Gedung parlemen akan kembali menjadi tempat sidang.
Berita tentang demonstrasi perlahan akan tenggelam oleh berita baru.
Begitulah siklus informasi.
Hari ini menjadi sejarah.
Besok menjadi arsip.
Lusa menjadi sesuatu yang hanya diingat sebagian orang.
Tetapi persoalan masyarakat tidak boleh ikut menjadi arsip.
Jika tuntutan peternak tidak diselesaikan, persoalan ekonomi mereka tetap hidup.
Jika perlindungan buruh tidak diperbaiki, kegelisahan tetap ada.
Jika konflik lingkungan tidak diselesaikan dengan transparan, ketidakpercayaan akan tumbuh.
Jika masyarakat adat tidak memperoleh kepastian atas haknya, konflik dapat berulang.
Jika korupsi tidak dilawan secara serius, kemarahan publik akan kembali menemukan jalannya.
Jika ruang sipil semakin sempit, masyarakat akan mencari ruang lain untuk berbicara.
Dan jika parlemen hanya mendengar ketika jalanan penuh, maka masyarakat akan belajar satu hal yang sangat berbahaya:
bahwa untuk didengar, mereka harus selalu turun ke jalan.
Itulah yang jangan sampai terjadi.
Demokrasi yang sehat seharusnya memungkinkan masyarakat menyampaikan keberatan sebelum kemarahan mencapai titik ledak.
Epilog
Mungkin Agustus 2026 akan dikenang bukan hanya karena perayaan kemerdekaan.
Ia mungkin dikenang sebagai bulan ketika banyak kelompok masyarakat mengingatkan negara bahwa kemerdekaan harus memiliki isi.
Bukan hanya simbol.
Bukan hanya seremoni.
Bukan hanya pidato.
Tetapi kesejahteraan.
Keadilan.
Hukum.
Perlindungan.
Lingkungan.
Kebebasan.
Dan pemerintahan yang mau mendengar.
Jalanan telah berbicara.
Sekarang giliran negara menjawab.
Bukan dengan pengeras suara.
Bukan dengan spanduk tandingan.
Bukan dengan konferensi pers semata.
Tetapi dengan kebijakan.
Dengan hukum.
Dengan transparansi.
Dengan keberanian memperbaiki kesalahan.
Dan dengan kesediaan mengakui bahwa tidak semua kebijakan yang dibuat dari ruang kekuasaan otomatis benar hanya karena dibuat oleh mereka yang memiliki kekuasaan.
Begitu pula rakyat harus memahami bahwa tidak setiap kemarahan otomatis menjadi kebenaran.
Demokrasi membutuhkan keberanian untuk bersuara sekaligus kedewasaan untuk mendengar.
Dan mungkin, di antara suara sirene, gas air mata, teriakan massa, pidato mahasiswa, suara buruh, keluhan peternak, tuntutan masyarakat adat, serta pintu gedung parlemen yang terbuka dan tertutup, ada satu suara yang sebenarnya paling penting.
Suara itu tidak berasal dari pemerintah.
Tidak berasal dari DPR.
Tidak berasal dari demonstran.
Suara itu berasal dari pertanyaan yang diam-diam ada di kepala jutaan orang:
“Kalau negara ini memang dibangun untuk rakyat, mengapa rakyat masih harus berteriak begitu keras agar didengar?”
Pertanyaan itulah yang menjadi awal perjalanan buku ini.
Sebab setelah jalanan berbicara, sejarah akan mencatat satu hal:
bukan seberapa keras rakyat berteriak, tetapi seberapa serius negara mendengarkan.
Dan dari sanalah kita akan masuk ke bab-bab berikutnya.
Tentang peternak yang menjual hasil ternaknya di tengah tekanan biaya.
Tentang buruh yang mencari kepastian di tengah perubahan dunia kerja.
Tentang masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidup.
Tentang mahasiswa yang membawa kata “kemerdekaan” kembali ke jalan.
Tentang RUU Perampasan Aset dan perang panjang melawan korupsi.
Tentang Makan Bergizi Gratis dan pertanyaan besar mengenai tata kelolanya.
Tentang aparat dan batas antara menjaga ketertiban dengan menjaga kepercayaan publik.
Tentang parlemen dan arti sebenarnya dari kata “perwakilan”.
Dan akhirnya, tentang kita.
Tentang masyarakat yang setiap tahun merayakan kemerdekaan, tetapi masih harus terus bertanya:
Sudah sejauh mana kemerdekaan itu benar-benar sampai ke kehidupan kami?
Karena mungkin, inilah makna paling dalam dari Agustus yang berbicara.
Ia bukan sekadar bulan ketika rakyat turun ke jalan.
Ia adalah bulan ketika rakyat mengingatkan bahwa negara, pada akhirnya, bukan milik gedungnya.
Negara adalah milik mereka yang hidup di dalamnya.
Dan ketika mereka mulai berbicara, kekuasaan seharusnya tidak hanya mendengar suara mereka.
Kekuasaan harus belajar memahami alasan di balik suara itu.[dit]
