Demikian pula sebaliknya, keluarga yang sebelumnya tergolong mampu dapat mengalami perubahan kondisi akibat kehilangan pekerjaan, usaha yang menurun, bencana, maupun faktor ekonomi lainnya.
“Data penerima bantuan harus dinamis dan Update mengikuti kondisi masyarakat. Jangan hanya mengandalkan data lama. Karena itu, pemutakhiran data secara berkala menjadi sangat penting sekali agar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah, propinsi dan daerah bersama pemerintah desa hingga kelurahan dapat memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data penerima bansos.
Sinkronisasi data antara pusat dan daerah juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih maupun ketidaksesuaian sasaran.
BACA JUGA
Kemensos Salurkan Bansos Agustus 2026, Pengecekan Status Kini Bisa Digunakan Lewat NIK KTP
Masyarakat ikut mengawasi, menurutnya, pengawasan bansos tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut memastikan program sosial berjalan secara tepat sasaran.
Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada persoalan pribadi maupun konflik antarwarga.
“Kalau kita mengetahui ada perubahan kondisi warga, sampaikan melalui jalur dan saluran yang benar. Jangan menjadikan persoalan Bansos sebagai sumber konflik. Tujuan kita adalah memperbaiki data dan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat Barito Utara menghidupkan kembali semangat gotong royong melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
“Gerakan Peduli Tetangga ini sebenarnya sederhana. Kita saling mengenal, saling peduli dan saling mengingatkan. Dari lingkungan terkecil itulah kita bisa membantu pemerintah mendapatkan gambaran kondisi masyarakat yang lebih akurat,” katanya.
Ia berharap gerakan tersebut dapat menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat Barito Utara sekaligus mendukung pemerintah dalam mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
“Bansos adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Pemerintah memiliki kewenangan dan sistem pendataan, sementara masyarakat memiliki kepedulian serta informasi faktual di lapangan. Kalau keduanya berjalan bersama, akurasi data akan semakin baik,” harapnya.(Van)
